Sosialisasi program pembayaran non tunai BRK di lingkunganPemprov Kepri. (corsec)

BATAM (bidikberita.com) – Setelah melaksanakan Sosialisasi Program Pembayaran Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada minggu lalu, kali ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Kepri kembali melaksanakan acara yang sama. Kegiatan yang mendukung program pemerintah pusat ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni Batam, Jumat (27/10/17).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, MSi yang diwakilkan Asisten Bidang Ekonomi Sekdaprov Kepri Dr. H. Syamsul Bahrum, Phd, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaporv Kepri Dr. H. M. Hasbi, M.Si, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri Iwan M. Ridwan dan Kapolda Kepri yang diwakili Kasubidal Keuangan Polda Kepri Irwan.

Untuk program non tunai ini Provinsi Kepulauan Riau sudah selangkah lebih maju dibandingkan provinsi lain. Provinsi ini sudah mengimplementasikan transaksi non tunai pada Bank Riau Kepri yaitu KASDA Online, SKPD Online, aplikasi pajak hotel dan restoran dan penerimaan PBB Online. Wilayah Kepulauan Riau yang telah menerapkan KASDA Online yaitu Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjung Pinang. Untuk SKPD Online telah diterapkan di Kota Batam, Kabupaten Anambas, Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjung Pinang. Dari segi penerimaan kas daerah untuk transaksi non tunai seperti pembayaran pajak hotel dan restoran telah diterapkan di Kota Batam dan PBB Online telah dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Batam, Kabupaten Lingga dan Bintan.

Dalam sambutannya Gubernur Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, SSos, MSi yang diwakilkan Asisten Bidang Ekonomi Sekdaprov Kepri Dr. H. Syamsul Bahrum, Phd menyampaikan program non tunai ini sangat penting untuk mendukung sistem Good Governance. Program transaksi non tunai juga sejalan dengan visi misi Gubernur Kepulauan Riau dalam mengedepankan transparansi. Beliau juga berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kepulauan Riau harus siap dan mendukung penuh program pemerintah pusat ini. Program ini paling lambat dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs. Syarifuddin, MM mengatakan transaksi non tunai ini dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Peran perbankan dalam implementasi non tunai ini memiliki banyak dampak positif seperti mempermudah pelayanan, meminimalisir resiko penyelewengan pembayaran dari sisi penerimaan daerah dan peningkatan akurasi pendapatan daerah. Ia juga mengapresiasi Bank Riau Kepri yang telah menginisiasi acara ini di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Program non tunai sendiri sudah dilakukan di pemerintahan beberapa negara lain, diantaranya Inggris, Perancis, Tiongkok, juga Belgia. Di Belgia 93 persen pemerintahnya sudah melakukan transaksi non tunai.

Dalam acara ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pembangunan transaksi non tunai antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Bank Riau Kepri. Penandatanganan MoU dilakukan Dirut Bank Riau Kepri Dr. Irvandi Gustari dan Gubernur Kepulauan Riau yang diwakilkan Dr. H. Syamsul Bahrum, Phd.

Penandatanganan MoU ini merupakan bukti kesiapan Bank Riau Kepri untuk mendukung program pemerintah pusat seperti transaksi non tunai. Sebagai informasi, teknologi Bank Riau Kepri saat ini sangat mumpuni untuk mendukung kegiatan online seperti transaksi non tunai ini. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Best Practice BPD 2016 “Implementation On ICT Local Bank 2016” dalam ajang Top IT Telco 2016, The Best Bank in Digital Services yang diselenggarakan oleh majalah tempo pada tahun 2016 dan 2017 dan berbagai macam penghargaan tingkat nasional lainnya.

Corsec dan Humas Bank Riau Kepri Winovri menyampaikan Bank Riau Kepri siap mendukung penuh implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemprov Riau. (rls/bos)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here